Ujian Nasional dan Pungutan Sekolah

Agak takut juga nulis kali ini he he he. Takut dituntut karena mencemarkan nama baik dunia pendidikan. Namun membaca beberapa artikel baik dimedia massa maupun tulisan-tulasn di blog mengenai Ujian Nasional membuat hati saya sedikit miris. Banyak sekolah yang hampir seratus persen siswanya tidak lulus UN. Bahkan Sekolah yang sudah ditasbihkan sebagai Sekolah Berstandar Internasional pun ada yang siswanya banyak yang tidak lulus. Jadi bingung sendiri tolok ukur atau parameter pendidikan kita.

Hal ini diperparah dengan komersialisasi pendidikan yang terkesan masif. Meskipun sudah ada aturan yang mengharuskan sekolah dasar dan menengah pertama menggunakan dana BOS, dengan dalih yang beraneka ragam tokh makin banyak saja pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Seperti yang diulas TATV, “Surat edaran walikota surakarta yang membolehkan kembali adanya pungutan uang sekolah kepada peserta didik baru,dinilai kalangan dewan sebagai sikap yang plin-plan.sebab,sebelumnya walikota pernah melayangkan surat edaran yang isinya sekolah tidak boleh memungut uang gedung kepada orang tua siswa.” Atau seperti yang dilansir vivanews.com, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta Inspektorat DKI Jakarta segera melakukan audit serta penyelidikan terkait adanya dugaan pungutan liar di Sekolah Dasar Negeri 011 Pondok Labu, Jakarta Selatan.”Mungkin anda sampai bosan kalau saya mengutip setiap release yang dikeluarkan setiap media mengenai kasus-kasus pungutan di sekolah. Mungkin tidak benar juga apabila kita memukul rata semua sekolah melakukan hal yang sama. Namun yang perlu dicermati justru regulasi yang mengatur mengenai pungutan-pungutan di sekolah ini. Sebab kata ahli hukum terjadinya kejahatan itu adalah N+K, yaitu niat + kesempatan. Ada niat tidak ada kesempatan tidak akan terjadi kejahatan. Ada kesempatan tidak ada niat tidak akan terjadi kejahatan. Jadi alangkah baiknya apabila regulasi yang ada meminimalisir kesempatan-kesempatan yang akan dapat memeberikan peluang oknum di sekolah tertentu untuk melakukan pungutan pada peserta didik.

Kembali ke masalah Ujian Nasional, ternyata ketidaklulusan yang masif terjadi di daerah tertentu karena siswa mendapatkan bocoran soal yang salah. Seperti dilansir oleh http://wta.co.id, “Ribuan siswa tersebut tersebar di tiga sekolah, yakni SMA 1, SMA 2, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) I Kota Gorontalo. Pada ketiga sekolah tersebut disinyalir telah terjadi kebocoran soal ujian nasional. Sebab pola kesalahan siswa dalam mengisi jawaban UN hampir sama. Alangkah mirisnya saat siswa-siswa kita sudah kehilangan kepercayaan diri dengan membabi buta menyalin begitu saja kunci jawaban yang diguga bocoran tersebut. Woooww, dan hampir seluruh siswa mengandalkan kunci tersebut. Lhah apa mereka tidak membaca soal sama sekali? Kemudian bagaimana pengawasan saat ujian berlangsung, apabila semua siswa dapat menyalin jawaban dengan leluasa? Waks.

Mungkin semua elemen yang terlibat dalam bidang dinegeri ini harus berinstrospeksi, apakah konsep pendidikan yang ditempuh selama ini sudah berjalan dengan benar. Mungkin harus baca “Laskar Pelangi”nya Andrea Hirata. Mengenal lebih jauh Ibu Muslimah, yang mempunyai keyakinan bahwa mencerdaskan seorang anak manusia sama sekali tidak bergantung pada banyaknya duit yang dikeluarkan. Kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya tidak linear dengan iuran-iuran yang dikeluarkan. Semoga…